Kotabaru,–
Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah menetapkan Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Berdasarkan Surat Edaran tersebut kami selaku Anggota DPRD
Kab.Kotabaru di Komisi 1 menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar THR tanpa
dicicil.
THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini,
karena situasi ekonomi sudah lebih baik maka tidak ada yang boleh bagi
Perusahaan mencicil seperti THR Tahun 2021, satu bulan gaji bagi yang sudah
bekerja minimal 12 bulan.
Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional.
Hak THR ini tidak hanya milik pekerja tetap ( PKWTT / SKU ), tapi juga pekerja
dengan status PKWT, kontrak, alih daya (outsourcing), pekerja lepas
atau BHL. Sehingga, pengusaha tidak menyempitkan cakupan para penerimanya THR.
Adapun skema untuk THR BHL atau Harian Lepas terbagi dua yaitu :
Pertama, pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12
bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Kedua, pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan
selama masa kerja.
THR di Bayarkan Pengusaha minimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul
Fitri, sedangkan sanksi atas ketidakpatuhan pengusaha dalam
pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian
atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. (Humas)