Pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021, bertempat di ruang rapat gabungan DPRD dilaksanakan Rapat perihal KUA PPAS 2022. Dipimpin langsung ketua DPRD Syairi Mukhlis dan Wakil Ketua Muhammad Arif dan Mukhni. Di hadiri pimpinan OPD terkait dan anggota DPRD dari AKD BANGGAR.
Ketua DPRD mengungkapkan bahwa dalam masa Pandemi covid 19 saat ini tentu berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, namun di harapkan tetap dapat mengendepankan pelayanan publik dalam penyusunan APBD 2022 nanti, dan kesempatan rapat ini agar disampaikan perihal posisi pendapatan daerah.
Sementara kepala badan pendapatan daerah, Hairul Aswandi menyampaikan untuk tahun 2022 target pendapatan Rp. 1.559.300.727.390, mengalami penurunan sebelumnya 2021 Rp. 1.573.547.324.163. ( - Rp. 14.246.595.773 )
Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan, Rp. 129.680.311.737 ditahun 2021, menjadi Rp. 126.276.817.159 ( Rp. 3.403.494.578 )
Pendapatan di luar PAD yang disampaikan pada dokumen KUA PPAS adalah bersifat sementara karena belum ada keputusan resminya dari Pemerintah Pusat, ada kemungkinan akan bertambah.
Kepala BPKAD Risa Ahyani, mengingatkan kecenderungan kemungkinan terjadinya refocusing sebagai dampak pandemi covid 19.
Atas paparan rancangan pendapat tersebut, anggota DPRD Badan Anggaran memberikan tanggapan :
Awaluddin, menyoroti pendapatan asli daerah dari bagi hasil /devide dari Bank Kalsel semestinya mengalami peningkatan dikarenakan Bank Kalsel mencatat keuntungan tahunannya. Begitu pula dari BPR juga harus memberikan PAD yang progresif.
Jerry Lumenta dan wakil ketua Mukhni menyoroti perlunya dukungan regulasi baik regulasi yang mendukung investasi dan potensi penerimaan pajak daerah maupun regulasi yang menghambat investasi harus di tinjau ulang dan di perbaiki.
Wakil ketua Muhammad Arif, mempersoalkan juga perihal intensifikasi PBB, apakah sudah dilakukan validasi terhadap data obyek pajaknya, karena apabila validasi dilakukan dipastikan pendapatan daerah sektor PBB ini akan meningkat.
Pembahasan akan dilanjutkan kemudian dengan semangat sinergitas dan kebersamaan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.